Direktur Institute for Development of Economic Finance (Indef) Enny Sri Hartati, menyambut positif keputusan pemerintah untuk merilis paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX khususnya mengenai tenaga kelistrikan.
Enny menuturkan, hal tersebut merupakan momentum tepat untuk menambah percepatan infrastruktur ketenagalistrikan ketika harga minyak sedang turun.
Dia juga mengatakan, paket tersebut juga mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari pusat dan mendorong peran serta daerah dalam pembangunan.
Meski begitu, pihaknya mengingatkan penurunan harga minyak tak akan berlangsung lama. Untuk pembangunan jangka panjang, subtitusi bahan bakar juga perlu diperhatikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan ketenagalistrikan. Langkah itu untuk memenuhi kebutuhan listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi dengan target kapasitas terpasang mencapai 53 Gigawatt (GW) dengan energi terjual 220 triliunwatthour (TWh) sampai 2015. Sedangkan rasio elektrifikasi saat ini 87,5 persen.
Karena itu, pemerintah menunjuk PLN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pemerintah akan mendukung langkah PLN seperti menjamin tenaga primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dan lain-lain. Juga pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan izin melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah, serta pembentukan badan usaha sendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik. (Liputan 6)